GP JAMU JATENG

2009-10-15T23:12:00.000-07:00

Susunan Pengurus Tahun 2008 - 2012

2009-10-13T07:20:00.000-07:00

SUSUNAN PENGURUS

DPD GP JAMU JATENG MASA BAKTI TAHUN 2008 - 2012

PENASEHAT :

1. Suryo Hadiwinoto - PT. JAGO

2. J.G. Kalalo, Drs. Apt - PT. MARYONG MONDO

3. Hartono Gunawan, Drs. MBA - PT. JAMU INDONESIA SIMONA

KETUA :

H. Nyoto Wardoyo, Drs. Apt. - PT. DELTOMED LABORATORIES

WAKIL KETUA :

1. Rachmat Sarwono - PT. JAMU BOROBUDUR

2. HIdayatullah, SH. M.Hum - PJ. CAP KLACENG

SEKRETARIS :

FX. Budi Utoyo, SH. - PT. SIDO MUNCUL

BENDAHARA :

Handoyo Hartono - PT. LEO AGUNG RAYA

WAKIL BENDAHARA :

Eddie Pribadi - PT. DAMI SARIWANA

DIREKTUR EKSEKUTIF :

GMJ Subagio W

SEKRETARIS EKSEKUTIF :

Christina Etty S

BIDANG ORGANISASI DAN UMUM :

Ketua : Daniel Y Priyo Husodo SH - PT. AIR MANCUR

Anggota :

1. Irman Setiawan ST - PT. JAMU BOROBUDUR

2. Hindun HS, Dra. Apt - PJ. TINGBAO

3. Henrycus S. SE - PT. NYONYA MENEER

4. Fajar Ali, S.Kom, SE. - PT. CAPUNG INDAH ABADI

BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN :

Ketua : Eva Retnowulan, Dra. Apt - PT. JAGO

Anggota :

1. Anton Handoyo, ST. - PT. DRAGON PRIMA FARMA

2. Sugiyanti, S.Si. Apt. - PT. LEO AGUNG RAYA

3. Chrisnovie, S.Si. Apt. - PT. AIR MANCUR

4. Stefanus Handoyo Saputro - PT. JAMU INDONESIA SIMONA

BIDANG PENDIDIKAN :

Ketua : Nanik Maryati, Dra. Apt. - PT. LEO AGUNG RAYA

Anggota :

1. Barokah Sri Utami, Dra. Apt. - PT. PHAPROS

2. Dionisia Sih Utami, S.Si. Apt. - PT. SIDO MUNCUL

3. Nunik Nurijati, S.Si. Apt. - PT. DRAGON PRIMA FARMA

BIDANG INDUSTRI KECIL DAN RUMAH TANGGA :

Ketua : Sri Nooryani Bardan, Dra. Apt. - PJ. AKAR MAYA

Anggota :

1. Kartiko Pranoto, Ir. - PJ. IBU TJIPTO

2. Sulistyowati, Dra. Apt. - PT. JAGO

3. Agung Shusena, Ir. - PT. GUJATI 59 UTAMA

BIDANG BUDIDAYA TANAMAN OBAT :

Ketua : Bambang Supartoko, SP. - PT. SIDO MUNCUL

Anggota :

1. Endah Permata, Ir. - PT. NYONYA MENEER

2. Grijo Surjono, Ir. SE. - PT. JAGO

BIDANG ADVOKASI :

1. Suratno, SH. Sp.N. - PT. DELTOMED LABORATORIES

2. Dwi Paryanto - PT. DAMI SARIWANA

KOORDINATOR WILAYAH KARESIDENAN :

Semarang : Doddy Tri Harsono - UD. DAUN EMAS

Surakarta : Rudyanto - PJ. PUTRO KINASIH

Sukoharjo : Hj. Suwarsi Murtedjo - KOPERASI JAMU INDONESIA

Kudus / Pati : Tubagus Mansyur, Drs. - PT. JAGO GULAT

Banyumas : Sri Nooryani Bardan, Dra. Apt. - PJ. AKAR MAYA

Tegal / Pekalongan : Kartiko Pranoto, Ir. - PJ. IBU TJIPTO

HUBUNGAN MASYARAKAT :

Stefanus Handoyo Saputro - PT. JAMU INDONESIA SIMONA

Hasil MUSDA Tahun 2008

2009-10-13T02:11:00.000-07:00

HASIL MUSDA GP JAMU JAWA TENGAH TAHUN 2008

I. Komisi Bidang Organisasi dan Umum
Pengarah : FX. Budi Utoyo, S.H.
Ketua : Doddy Tri Harsono
Sekretaris : Puji Wahyuningsih, S. Farm., Apt.
Anggota :
1. Doddy Tri Harsono UD. Daun Emas
2. Lila Kurnia, S.Si., Apt. PT. Deltomed Laboratories
3. Puji W., S. Farm., Apt. PT. Deltomed Laboratories
4. Octavianus Budi S. PT. Graha Farma
5. H. Danang Mardianto PJ. Sabdo Palon
6. Sri Hartati Sapto Rini, S. Farm. Apt. PJ. Sabdo Palon
7. Farchan PJ. Menara Kudus
8. Bambang Minarno PJ. Albiruni
9. Dwi Paryanto PT. Dami Sariwana
10. Noor Riza PJ. Menara Kudus

a. Permasalahan & Pemecahan masalah bidang Internal:
1. Efektifitas peran dan fungsi (pemberdayaan) organisasi bagi anggota
: diharapkan organisasi lebih proaktif dalam penyampaian informasi yang berkenan dengan regulasi yang terkait OT, yang hal tersebut dapat diperoleh melalui anggota, unsure pemerintah atau asosiasi profesi, sehingga anggota GP JAMU setiap saat mempunyai yang up to date;
2. Eksistensi kelanjutan Bimbingan Teknis (istilah lama : Crash Program)
: Memberikan alasan dan masukan kepada pihak BPOM agar Bimbingan Teknis atau apapun namanya tetap dilanjutkan sebagai bentuk kemudahan pengajuan perijinan bagi anggota / usaha OT.
3. Belum adanya tanda kartu pengenal keanggotaan (KTA)
: GP JAMU memulai untuk pengurus yang baru yakni salah satu program adalah membuat atau mengeluarkan rekomendasi tanda keanggotaan, yang salah satu tujuannya sebagai salah satu lampiran yang wajib disertakan untuk segala kepengurusan yang berhubungan dengan BPOM / Dinkes Propinsi; yang untuk keperluan tersebut diperlukan adanya MOU antara BPOM dan DepKes RI dengan DPP GP JAMU.
4. Efektifitas peran dan fungsi advokasi
: Dengan adanya beberapa pengurus yang berlatar belakang bidang hukum, maka pada kepengurusan masa bhakti tahun 2008 – 2012 difungsikan untuk advokasi yang berkaitan dengan permasalahan hokum yang dihadapi oleh anggota GP JAMU dapat dibantu, yang untuk keperluan tersebut dimungkinkan adanya kontribusi jasa advokasi, yang sebagian hasil pendapatannya diperuntukkan pula untuk kas GP JAMU;
5. Belum ada bentuk baku konsep sosialisasi penerapan aturan antara POM dan GP JAMU (MOU)
: Seyogyanya didahului dengan adanya pembicaraan antara pihak BPOM dan DPP GP JAMU sebelum peraturan baru dikeluarkan / ditetapkan, seperti waktu – waktu yang lalu.
6. Penunjukan wakil GP JAMU dalam hubungan dengan pihak luar didasarkan pada kapabilitas pihak yang bersangkutan / expertisitas.
: Keterwakilan dalam GP JAMU berkaitan dengan hubungan bersama pihak eksternal diharapkan yang ditunjuk / mewakili adalah pihak yang mempunyai pengalaman di bidang yang bersangkutan (semisal dalam kasus koordinasi antara DPP GP JAMU dan BPOM mengenai daftar ulang jamu yang dikeluarkan oleh Deputi II BPOM, wakil yang ditunjuk diharapkan wakil-wakil yang menguasai permasalahan jamu, bahwa pendaftaran ulang tersebut sangat merepotkan para pengusaha jamu dan dengan biaya tinggi bagi perusahaan yang punya ratusan item produk.

b. Permasalahan & Pemecahan masalah bidang Keuangan :
Ketersediaan dana kas GP JAMU dari hasil iuran anggota belum konsisten / cenderung defisit, akibat masih banyaknya anggota yang belum membayar iuran anggota :
1. Mengaktifkan kembali fungsi penagihan iuran kepada para anggota sambil meningkatkan kontribusi peran dan fungsi organisasi bagi anggota, sehingga diharapkan para anggota secara sadar mau memenuhi kewajibannya;
2. Pengurus yang akan dibentuk kemudian diharapkan mencari solusi alternatif berupa penggalian dana diluar dari hasil iuran anggota / sponsor;
3. Timbul wacana untuk meningkatkan besaran iuran keanggotaan dari ketentuan yang lalu pada waktu MUSDA tahun 2004 disesuaikan menjadi sbb:
a. IOT menjadi Rp. 500.000,- dari semula Rp. 200.000,-
b. IKOT menjadi Rp. 200.000,- dari semula Rp. 100.000,-
c. IRTOT menjadi Rp. 100.000,- & Rp. 50.000,- dari semula Rp. 50.000,- & Rp. 25.000,-.
Tarif baru akan dilakukan setelah MUSDA tahun 2008

c. Permasalahan & Pemecahan masalah bidang Hubungan antar anggota : permasalahan sama dengan masalah Internal.
Tambahan pemecahan masalah :
1. Meningkatkan kontinuitas sistem komunikasi
2. Ada perwakilan dari masing – masing wilayah ke organisasi GP JAMU Jawa Tengah
3. Perlunya pendataan ulang anggota yang ada di wilayah
4. Mengefektifkan angota GP JAMU Jawa Tengah yang ada di masing – masing wilayah
5. Penyelenggaraan seminar yang berkaitan dengan obat tradisional, dan sosialisasi kepada anggota masing – masing wilayah dengan tema kemajuan Obat Tradisional yang up to date sebagai pengganti kunjungan di wilayah
6. Pembinaan mental anggota supaya lebih proaktif dan peduli terhadap keberadaan / eksistensi GP JAMU Jawa Tengah
7. Sosialisasi adanya Bimbingan Teknis (istilah lama : Crash Program) secara tertulis dan terprogram dengan baik (tidak mendesak dengan deadline)
8. Menyetujui usulan dalam panduan untuk pokok permasalahan keuangan.

2. Komisi Bidang Perdagangan

Pengarah : Ir. Endah Permata
Ketua : Ir. Kartiko Pranoto
Sekretaris : Margianto
Anggota :
1. Zuraidah, S.Si., Apt. PT. Dami Sariwana
2. Ir. Aini Syarifah Indriyati PT. Gujati 59 Utama
3. Ir. Kartiko Pranoto PJ. Ibu Tjipto
4. Kustoro Rahardjo CV. Jabal Pintar Kustoro R., CO.
5. Margianto PT. Meditrika Agung Indonesia
6. Dra. Hindun HS., Apt. PJ. TingBao
7. Evi Rohmatun, S. Farm PJ. Kates
8. Dra. Sulistyowati, Apt. PT. Jago
9. Dra. Nanik Maryati, Apt. PT. Leo Agung Raya
10. Bambang Supartoko, S.P PT. Sido Muncul
11. Irman Setiawan, S.T PT. Borobudur
12. Dra. Nanik KR, Apt. PT. Erlimpek

Permasalahan & Pemecahan masalah :
a. Belum adanya pembatasan ekspor bahan simplisia.
: - Mengusulkan kepada Departemen Perdagangan dalam upaya ketersediaan bahan baku dalam negeri agar dilakukan pembatasan ekspor :
• Bahan segar
• Simplisia langka, contoh : Purwoceng
- Memperbaiki sistem niaga perdagangan komoditas tanaman obat.
b. Konsistensi mutu produk
: Mengusulkan koordinasi yang mantap antara Dep. Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; Kesehatan; dan Akademisi.
c. Belum diterimanya jamu / OT sebagai salah satu bentuk pengobatan
: - Mengusulkan kepada pemerintah yang berwenang untuk mempercepat waktu penilaian JAMU, OHT dan FITIFARMAKA untuk memenuhi jamu sebagai sarana pengobatan
- Melakukan sosialisasi lewat GP JAMU agar jamu lebih mudah diterima masyarakat sebagai sarana pengobatan
- Agar indikasi jamu dapat juga mengobati bukan hanya membantu mengobati
d. Efektifitas tayangan TV dan Iklan layanan masyarakat
: Mengusulkan kepada DepKes cq. Badan POM untuk melakukan penertiban pelaksanaan penilaian iklan sesuai dengan persyaratan periklanan.

3. Komisi Bidang Industri

Pengarah : Dra. Eva Retnowulan, Apt
Ketua : Dra. Eva Retnowulan, Apt
Sekretaris : Dra. Yuliana Veronika H, Apt
Anggota :
1. Dra. Sri Nooryani Bardan, Apt. PJ. Akar Maya
2. Rachmat Sarwono PT. Borobudur
3. Sarah Krier PT. Borobudur
4. Hidayatullah, S.H., M. Hum. PJ. Cap Klanceng
5. Ir. A. Agung Shusena PT. Gujati 59 Utama
6. Dra. Yuliana Veronika Hardaniati, Apt. PT. Leo Agung Raya
7. Drs. H. Tamam Qaolany PJ. Onta Emas
8. Hj. Qibtiyyah TQ. PJ. Onta Emas
9. Dra. Barokah Sri Utami, Apt. PT. Phapros
10. Zaenal Mustofa PJ. Menara Kudus
11. Daniel Y. Priyo Husodo, S.H. PT. Air Mancur
12. Hj. Murtedjo KOJAI
13. NN PJ. Narodo
14. Condro Setyo Rini KOJAI

Permasalahan & Pemecahan masalah :
1. Standarisasi Bahan baku jamu dimulai dari : Penyediaan bibit, budidaya, dan penanganan pasca panen terhadap tanaman obat yang memenuhi standar Good Agriculture Practices ( GAP ). Diharapkan pihak DPP maupun DPD GP Jamu dapat mengkoordinasikan dengan instansi terkait beserta pelaksanaan tehnisnya.
2. Penerapan CPOTB dan harmonisasi ASEAN, yaitu Penerapan CPOTB diharapkan diperpanjang sampai tahun 2010; Industri yang sudah menerima sertifikat CPOTB memberikan laporan ke DPD GP jamu, beserta laporan monitoring pelaksanaannya; Penerapan CPOTB dilaksanakan dengan tahapan sbb : Pendataan sampai Desember 2008, Sertifikasi dilaksanakan dengan sosialisasi, lokakarya dan kunjungan perusahaan yang sudah memperoleh sertifikat CPOTB
 Perlunya penjadwalan ulang harmonisasi ASEAN yakni sampai tahun 2012, setelah semua industri siap melaksanakan sertifikasi CPOTB pada tahun 2010.
3. Penanganan jamu BKO
Dilaksanakan dengan :
 Tindakan preventif : pembelajaran dan sosialisasi kepada konsumen, sehingga fungsi edukasi dan pembinaan masih tetap bisa dilaksanakan.
 Tindakan represif : penegakan hukum terhadap produsen, pengedar dan industri yang mensuply BKO ke industri jamu, dengan melibatkan BPOM, polisi dan lembaga terkait lainnya.
 Penegakan hukum tersebut diatas agar dilaksanakan bukan masing–masing tetapi dalam bentuk tim BPOM, Polisi, dan Lembaga Terkait. Sebagai contoh yang sering terjadi pihak Polisis melakukan sweeping sendiri tanpa Lembaga Terkait yang lain.
4. Akreditasi lembaga / instansi yang melasanakan uji kualitas
 Melakukan uji kualitas yang dipersyaratkan untuk peningkatan mutu produk, selain uji preklinis dan klinis.
 Melakukan uji BKO yang dipersyaratkan pada produk yang di registrasi.
 BPOM diharapkan memberikan informasi tentang jenis yang harus diuji BKO secara reguler.
5. Obat / jamu Impor
 Pengaturan perizinan, pemasaran dan monitoring suplemen makanan, obat dan obat impor.
6. Pengaturan dan klasifikasi makanan, suplemen dan obat untuk menghindari penipuan konsumen.
7. Bimbingan Teknis dan juga registrasi obat tradisional diusulkan tetap dapat dilanjutkan dengan difasilitasi oleh GP JAMU, dengan peran aktif apoteker penanggung jawab.

Semarang, 09 Agustus 2008

Anggaran Rumah Tangga

2009-09-29T08:20:00.000-07:00

ANGGARAN RUMAH TANGGA
GABUNGAN PENGUSAHA JAMU DAN OBAT TRADISIONAL INDONESIA

(GP JAMU)

Hasil Penyempurnaan pada Munas V GP Jamu
12-13 April 2007 di Jakarta

BAB I
U S A H A

Pasal 1

Dalam upaya mencapai tujuan, usaha yang dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia adalah:

(1) Senantiasa berazaskan Pancasila

(2) Disesuaikan dengan petunjuk/arahan yang digariskan dalam Program Kerja Jangka Pendek (PROJAPEN) dan Program Kerja Jangka Panjang (PROJAPAN) sebagai penjabaran hasil Musyawarah Nasional serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat pada Anggaran Dasar GP Jamu.

(3) Dalam kegiatan tertentu Pengurus GP Jamu menyusun dan merencanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1) Yang dapat diterima menjadi anggota Biasa GP Jamu adalah para pengusaha jamu dan obat tradisional Indonesia yang bergerak dibidang usaha:
a. Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Industri Rumah

Tangga, termasuk racikan dan jamu gendong.
b.     Penyalur, distributor jamu dan obat tradisional termasuk toko obat dan eksportir.
c.      Pemasok bahan baku jamu dan obat tradisional, termasuk importir.
d.      Pelayanan kesehatan rakyat yang memanfaatkan kegunaan jamu dan obat Tradisional /

para pengobat tradisional.
e. Koperasi yang bergerak dalam pembuatan dan penjualan jamu dan obat tradisional.

(2)   Yang dapat diterima menjadi anggota Luar Biasa GP Jamu adalah :
a.       Pejabat/mantan pejabat Pemerintah;
b.       Ilmuwan;
c.       Pengusaha lain;
d.       Lembaga, atau
e.       Yang dianggap telah berjasa dalam pembuatan dan penjualan jamu dan obat tradisional.

(3) Keanggotaan GP Jamu dinyatakan diterima sejak tanggal surat pengukuhan yang dibuat oleh Pengurus Pusat GP Jamu setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan prosedur penerimaan anggota. Bagi yang telah dikukuhkan sebagai anggota, akan diberikan Kartu/Tanda Anggota oleh Pengurus Pusat GP Jamu.

(4) Persyaratan untuk ditetapkan menjadi anggota Luar Biasa didasarkan pada pertimbangan yang masak dari Pengurus GP Jamu.

Pasal 3

Tata cara/prosedur penerimaan anggota GP Jamu diatur sebagai berikut:

(1) Permintaan menjadi anggota GP Jamu dilaksanakan/direkomendasikan melalui GP Jamu di tempat pengusaha yang bersangkutan berdomisili dengan pengecualian bagi pengusaha yang daerahnya belum ada organisasi GP Jamu dapat menjadi anggota daerah yang terdekat atau langsung ke Pusat.

(2) Pengusaha yang daerahnya belum ada organisasi GP Jamu dapat menjadi anggota daerah yang terdekat atau langsung ke Pusat.

(3) Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran anggota yang disediakan oleh GP Jamu Daerah dengan melampiri salinan ijin dari instasi berwenang/atau keterangan-keterangan lain yang diperlukan.

(4) Bentuk formulir pendaftaran anggota dan tanda anggota ditentukan oleh GP Jamu Pusat.

(5) Dalam proses permintaan dan pendaftaran keanggotaan ini, GP Jamu Daerah barhak dan wajib meneliti kelayakan pengusaha untuk diterma menjadi anggota. Bilamana di dalam penelitian GP Jamu Daerah, keanggotaan dapat diterima, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan harus sudah dikeluarkan tanda anggota dari GP Jamu Pusat.

Pasal 4

(1)     Keanggota dalam GP Jamu dinyatakan gugur/batal apabila:
a.       Berhenti atas permintaan sendiri;
b.       Diberhentikan;
c.       Izin usahanya dicabut oleh yang berwenang;
d.       Meninggal dunia.

(2) Tata cara pembatalan atau penguguran keanggotaan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 5

(1) Kewajiban anggota (Biasa dan Luar Biasa) GP Jamu adalah sebagai berikut:

a. Mengakui bahwa GP Jamu adalah satu-satunya wadah dan organisasi induk seluruh

pengusaha jamu dan obat tradisional.

b. Menyetujui, melaksanakan dan mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode

etik dan segala ketentuan, peraturan serta keputusan organisasi GP Jamu.

c. Menjunjung tinggi dan membela nama dan kehormatan organisasi serta memperteguh

kesetiakawanan sesama anggota.

d. Melaksanakan program organisasi secara keseluruhan.

e. Memenuhi kewajiban-kewajiban, keuangan yang telah ditetapkan oleh organisasi antara

lain membayar uang pangkal dan uang iuran.

(2) Hak anggota adalah sebagai berikut:

a. Menghadiri rapat atau musyawarah menurut ketentuan-ketentuan yang diatur sendiri.

b. Mengemukakan pendapat dalam rapat/musyawarah yang dihadirinya.

c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus didalam jabatan organisasi.

d. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

e. Mengajukan secara tertulis, usul, keterangan, kasus, kritik membangun, proses insiden

atau pengaduan kepada pengurus pada tingkat daerah.

f. Meminta turut hadir pada waktu pengurus organisasi yang bersangkutan menetapkan

tindakan disiplin atau penilaian atas watak dan hasil pekerjaan sesuatu keputusan.

g. Mempertahankan pendiriannya atau membela diri jika tidak mempunyai sesuatu

keperluan.

h. Mendapat bantuan dan layanan informasi tentang peraturan-peraturan kebijaksaan

pemerintah yang bersangkutan dunia jamu dan obat-obat tradisional, serta tanggapan-

tanggapan GP Jamu terhadap kebijaksanan dan peraturan-peraturan pemerintah maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia jamu dan obat tradisional.

i. Menerima informasi-informasi dari GP Jamu berupa penerbitan berkala, brosur, kala-

warta dan lain-lain maupun informasi dari dalam dan luar negeri.

j. Memperoleh perlindungan, pembelaan dan bimbingan dari organisasi.

BAB IV
STATUS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia adalah satu-satunya asosiasi bagi pengusaha jamu dan obat tradisional di Indonesia dan merupakan wadah bagi produsen yang meliputi industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong serta penyalur dan pengecer termasuk usaha bidang simplisia.

(2) Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, keberadaannya diakui sah oleh Pemerintah Indonesia melalui Surat

(3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 643/Men.Kes/SK/VII/1993 tanggal 28 Juli 1993

(4) Dalam melakukan usaha dan kegiatannya, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia membentuk perangkat organisasi di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi diatur sebagai berikut :

a. Di tingkat Pusat, susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

- Ketua Umum

- 3 (tiga) orang Ketua, masing-masing Ketua I, II dan Ketua III

- Sekretaris Jenderal

- 3 (tiga) orang Sekretaris masing-masing Sekretaris I, Sekretaris II dan Sekretaris III

- Bendahara Umum

- Bendahara I

- Bendahara II

- Anggota Pengurus lengkap ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menurut

kebutuhan.

b. Di tingkat daerah, susunan pengurus adalah sebagai berikut :
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara I
- Bendahara II
- Ketua-ketua Urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan organisasi sehari-hari, di setiap tingkat kepengurusan, dilengkapi dengan perangkat Sekretaris.

(3) Untuk mencapai tujuan organisasi sebaik-baiknya, kepengurusan baik ditingkat pusat maupun daerah, dapat diangkat beberapa orang sebagai penasehat. Penasehat dapat terdiri dari mantan Pengurus GP Jamu, mantan pejabat pemerintah atau tokoh yang memiliki dedikasi dan loyalitas bagi pengembangan dunia usaha jamu dan obat tradisional, berbobot, berwibawa dan memiliki reputasi baik.

BAB V
PIMPINAN

Pasal 8

(1) Pimpinan Organisasi adalah personalia yang cukup dalam kepengurusan baik dalam tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.

(2) Anggota pengurus pada tingkat Pusat, Daerah dan Cabang dapat dibebas tugaskan baik seterusnya maupun sementara oleh rapat pengurus pleno yang bersangkutan, karena:

a. Mendapat tugas dari negara/dinas atau hal-hal yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat aktif;

b. Dianggap menghambat pelaksanaan, perkembangan organisasi, melalaikan tugas kewajibannya;

c. Meninggal dunia;

d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

e. Melanggar disiplin organisasi atau menodai nama dan kehormatan organisasi.

(3) Jika terjadi lowongan dalam kepengurusan sebagai diatur dalam ayat (2) diatas maka pengurus pleno mempunyai wewenang untuk menetapkan orang-orang untuk mengisi lowongan-lowongan itu dengan status sebagai pejabat.

(4) Pedoman yang mengatur tata kerja, wewenang dan tanggung jawab pengurus akan diatur dalam suatu peraturan organisasi tersendiri.

(5) Jika Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas-tugasnya maka penggantinya ditunjuk dari salah seorang diantara ketua-ketua bidang.

Pasal 9

(1) Pimpinan organisasi mengatur dan mengawasi tata tertib dan disiplin seluruh anggota.

(2) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut :
a. Dewan Pimpinan Pusat bertugas mewakili segenap kepentingan anggota GP Jamu di

seluruh daerah di Indonesia dan forum tingkat nasional maupun internasional.
b. Dewan Pimpinan Pusat bertugas memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan

organisasi kepada pengurus DPD di daerah-daerah, agar program dan kegiatan

organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga maupun ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati

dalam Forum Munas, Munas Luar Biasa ataupun Rapat Kerja Nasional.
c. Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengambil kebijaksanaan atau keputusan demi

kepentingan anggota sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

(3) Tugas dan Wewenang Pimpinan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pimpinan Daerah bertugas mewakili kepentingan segenap anggota GP Jamu seluruh Wilayah setempat dan forum tingkat Daerah dan nasional.

b. Dewan Pimpinan Daerah bertugas memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan organisasi sebagaimana digariskan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada seluruh anggota yang ada di daerah setempat atau melalui Dewan Pimpinan Cabang yang sudah terbentuk.

c. Dewan Pimpinan Daerah berwenang mengambil kebijaksanaan atau keputusan demi kepentingan anggota sepajang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan dan keputusan yang telah digariskan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VI
RAPAT, HAK BICARA, HAK SUARA

Pasal 10

(1) Rapat Pengurus Pleno ialah rapat yang dihadiri oleh anggota-anggota pengurus lengkap

(2) Rapat Pengurus Harian ialah rapat yang dihadiri anggota-anggota pengurus terdiri dari: Ketua Umum/Wakil Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum/Sekretaris Bidang serta Bendahara Umum / Bendahara.

(3) Rapat Pengusaha Bidang ialah rapat yang dihadiri oleh anggota-anggota pengurus bidang yang bersangkutan.

Pasal 11

Hak bicara dan Hak suara dalam Munas, Musda, Muscab dan Rakernas atau Rakerda:

(1) Hak bicara pada azaznya menjadi hak perorangan yang pengunaanya diatur oleh tata tertib.

(2) Hak suara yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada azasnya dimiliki oleh anggota yang pengunaannya dilakukan melalui kelompok peserta sesuai dengan tata tertib.

(3) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 12

(1)     Keuangan GP Jamu bersumber dari :
a.       Uang pangkal;
b.       Uang iuran anggota;
c.       Usaha-usaha lain yang sah.

(2) Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditentukan oleh order masing-masing.

(3) Tiga puluh persen (30%) dari hasil pada ayat (2) diatas diserahkan pada GP Jamu Pusat.

(4) Penunggakan lebih dari 1 (satu) tahun terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3) diatas akan dikenakan tindakan organisasi.

(5) Yang dimaksud usaha-usaha lain yang sah seperti tercantum pada butir (1) C, antara lain :

- Berupa pendapatan hasil seminar, temu anggota dan lain-lain

- Sumbangan khusus dari donator/di luar iuran wajib anggota untuk keperluan organisasi.

Donatur dapat berasal dari perusahaan Jamu atau perusahaan lain yang bersimpati atau

perseorangan.

BAB VIII
PERBENDAHARAAN

Pasal 13

Perbendaharaan terdiri dari:

a. Uang seperti tersebut dalam Bab VII pasal 12;

b. Surat-surat berharga;

c. Alat–alat perlengkapan;

d. Dokumentasi

e. Atribut-atribut organisasi

f. Benda-benda lain.

BAB IX
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 14

(1) Kode Etik diperlukan dalam rangka menerbitkan jalannya usaha sehingga tidak merugikan diantara anggota.

(2) Kode etik di bidang usaha jamu dan obat tradisional disebut Kode Etik GP Jamu.

Pasal 15

(1) Untuk menegakkan Kode Etik GP Jamu dibentuk Dewan Kehormatan.

(2) Dewan Kehormatan hanya ada di tingkat Pusat dan masa jabatannya Dewan Kehormatan sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat GP Jamu.

(3) Dewan Kehormatan terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

(4) Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan dapat dipakai oleh Pejabat Pemerintah terkait maupun orang yang dianggap pantas untuk duduk dalam jabatan tertentu.

(5) Dewan Kehormatan bersidang setelah adanya permintaan dari Dewan Pimpinan Pusat GP Jamu berkaitan dengan masalah sengketa pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota.

BAB X
LAIN – LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur atau masih belum jelas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia ini, akan diatur oleh pengurus GP Jamu Pusat, Daerah, Cabang sesuai dengan wewenang masing-masing dalam peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

KODE ETIK

USAHA JAMU DAN OBAT TRADISIONAL INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat adalah salah satu unsur esensial dalam rangka pembangunan nasional. Disadari bahwa usaha dibidang jamu / obat tradisional yang telah dirintis oleh pendahulu-pendahulu bangsa Indonesia puluhan tahun yang lalu, ternyata akhir-akhir ini mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan rakyat, serta menyangkut kepentingan rakyat yang luas, termasuk para pengusahanya. Maka didorong oleh kesadaran yang tinggi dalam menyumbangkan dharma baktinya untuk pembangunan Nusa dan Bangsa para pengusaha Jamu / Obat Tradisional yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) menyusun Kode Etik Usaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia.

Kode Etik ini merupakan salah satu unsur penting dalam kerangka upaya mengatur, membina dan mengembangkan usaha jamu yang sehat dan bertanggung jawab.

I. TUJUAN KODE ETIK

Tujuan Utama Kode Etik ini adalah untuk membina usaha jamu dan obat tradisional yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pemasaran serta hubungan dengan masyarakat dan

sesama pengusaha.

II. LINGKUP KODE ETIK

Kode Etik terutama mencakup suatu ruang lingkup yang langsung berkaitan dengan kegiatan usaha di bidang jamu dan obat tradisional yang dijiwai oleh kemauan untuk mengembangkan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Lingkup Kode Etik meliputi :

1. Produksi

2. Informasi

3. Hadiah / sumbangan / insentif bagi pelanggan

4. Periklanan

5. Bahan-bahan promosi

6. Pengemasan dan penandaan

7. Riset pemasaran

8. Harga dan distribusi

9. Hubungan sesama anggota

10. Koordinasi organisatoris dalam interaksi anggota dengan pemerintah dan lembaga-

lembaga lain.

1. PRODUKSI

Anggota-anggotanya:

1.1. Bertanggung jawab memproduksi jamu dan obat tradisional menurut peraturan

hukum yang berlaku.

1.2. Wajib memahami bahwa jamu dan obat tradisonal adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

1.3. Wajib menyadari bahwa hukum melarang kegiatan produksi jamu dan obat tradisional apapun yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.

2. INFORMASI

Anggota-anggotanya :

2.1. Bertanggung jawab untuk menyajikan informasi secara benar, lengkap dan berimbang, tentang setiap produknya. Tanggung Jawab meliputi penyampaian informasi-informasi mutakhir kendati hal itu dapat mempengaruhi peredaran produk di masyarakat.

2.2. Informasi harus disajikan dengan cara-cara yang etis, dan tidak boleh menimbulkan kesesatan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3. Informasi yang disajikan harus berdasarkan kepada data/evaluasi mutakhir, yang sedapat-dapatnya ditunjang dengan data ilmiah.

2.4. Hendaknya menghindari informasi yang sifatnya berlebih-lebihan. Penyajian informasi hendaknya juga tidak memuat klaim yang mengandung istilah “aman atau safe” tanpa disertai dengan batasan yang pasti dan akurat.

3. HADIAH / SUMBANGAN / INSENTIF BAGI PELANGGAN

Anggota perusahaannya :

3.1. Dilarang menawarkan uang kepada konsumen atau siapapun sebagai pengganti bekas bungkus produk..

3.2. Dilarang memberi iming-iming hadiah berupa barang ataupun uang kepada pembeli, sebanyak apapun yang bersangkutan membeli produk.

3.3. Dilarang menawarkan uang tunai ataupun hadiah-hadiah kepada dokter, apotek dan tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan kesediaanya menggunakan produk.

3.4. Kecuali terhadap agen/distributor tunggalnya, dilarang memberi insentif kepada penjual agar tidak menawarkan produk pengusaha lainnya kepada pembeli.

4. PERIKLANAN

Dalam beriklan, anggota/perusahaan hendaknya:

4.1. Bersifat etis, mendidik dan informatif, seraya menghindari pemberian informasi yang menyesatkan atau yang dapat menimbulkan penyalahgunaan produk yang bersangkutan.

4.2. Menghindari pemakaian istilah-istilah superlatif, seraya menghindari pencitraan berlebihan-lebihan atas kemanjuran produk.

4.3. Tidak menggunakan cara-cara yang mencitrakan bahwa konsumen akan memperoleh manfaat sosial ataupun manfaat lainnya diluar hasil wajar yang dapat diharapkan dari produk yang bersangkutan.

4.4. Menghindari penggunaan atribut, lambang, foto, nama, maupun perorangan yang memberi kesan profesi kedokteran, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya.

5. BAHAN-BAHAN PROMOSI

Dalam melaksanakan promosi, anggota/perusahaannya hendaknya:

5.1. Mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

5.2. Segala macam literatur promosi, brosur, leaflet, booklet serta surat edaran hendaknya mencantumkan keterangan-keterangan:

5.2.1. Nama resmi dari bahan-bahan/simplisia berkhasiat serta kekuatan maupun konsentrasinya harus dicantumkan dengan jelas dan mudah dibaca.

5.2.2. Nama perusahaan pembuat produk jamu yang bersangkutan.

5.3. Tidak menyajikan pernyataan tentang kemanjuran produk yang hanya didasarkan kepada laporan yang dikutip sedemikian rupa sehingga menyesatkan pembaca.

5.4. Tidak mencela produk lain sedemikian rupa sehingga secara tidak wajar produk yang diiklankan itu menimbulkan citra lebih unggul daripada produk lain dalam hal khasiat dan kemanjuran pada diri pemakainya.

5.5. Menghormati hak cipta pihak lain dalam pembuatan desain, lay out, slogan, abstrak, kutipan-kutipan atau hal-hal lain. Hendaknya senantiasa menghindari perbuatan menjiplak/meniru dalam bentuk apapun.

6. PENGEMASAN DAN PENDANAAN

Dalam hal pengemasan, anggota/perusahaan hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut:

6.1. Pengemasan produk jamu / obat tradisional tidak boleh menimbulkan kesan terhadap konsumen dan anak-anak, bahwa produk jamu itu bukan jamu. Oleh karena itu hendaknya tidak menyerupai kembang gula, minuman ringan, dan lain sebagainya.

6.2. Logo “Jamu” hendaknya ditempatkan pada tempat yang terlihat oleh pemakai demikian juga terhadap nomor “TR”.

7. RISET PEMASARAN

Dalam melaksanakan riset pemasaran, anggota/perusahaanya hendaknya:

7.1. Melaksanakan dengan etis, jangan merugikan atau mengurangi kepercayaan terhadap usaha maupun dunia jamu.

7.2. Tidak melakukan tipu daya dalam berhubungan dengan responden.

7.3. Segala pernyataan tertulis atau lisan yang disampaikan dalam rangka memperoleh masukan dari responden, hendaknya dibuat secara jujur dan sesuai dengan kenyataan. Hendaknya menghindari usaha apapun untuk mengaruhi opini responden

7.4. Menghindari cara-cara yang mengarah kepada unsur-unsur penghinaan, celaan atau mengecilkan arti dari produk lain, baik langsung maupun tidak langsung.

7.5. Kegiatan pemasaran hendaknya tidak merugikan responden baik langsung maupun tidak langsung, identitas responden harus dijamin kerahasiaannya.

8. HARGA DAN DISTRIBUSI

8.1. Perusahaan hendaknya memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak-pihak yang relevan untuk melihat patokan harga atau HET jika diminta dan bermanfaat untuk pelayanan masyarakat.

8.2. Perusahaan dilarang menjual suatu produk jamu kepada pihak manapun melampaui batas patokan harga yang ditentukan, persaingan harga secara tidak wajar haruslah dihindari.

8.3. Perusahaan harus menghindarkan diri baik langsung maupun tidak langsung untuk berperan atau menjadi bagian dari suatu kegiatan distribusi jamu yang tidak jelas sumbernya atau yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

9. HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA

9.1. Harus menjauhkan diri dari setiap tindakan yang dapat secara nyata merugikan sesama anggota diluar batas kompetensi yang sehat.

9.2. Hendaknya berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama dan memelihara suasana saling menghargai sehingga mempertebal rasa saling pengertian.

9.3. Harus menjauhkan diri dari setiap tindakan atau perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada usaha dibidang jamu.

9.4. Dalam hal keterbatasan kemampuan yang ada dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, hendaknya menganjurkan dan memberikan informasi yang memadai untuk menghubungi anggota yang lain.

9.5. Hendaknya dihindarkan perbuatan-perbuatan yang menghalang-halangi atau menutup kemungkinan bagi konsumen untuk memperoleh pelayanan dari pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

10. KOORDINASI ORGANISASI

Pada setiap hubungan yang menyangkut perizinan maupun pengembangan kualitas produk antara anggota/perusahaannya dengan pihak pemerintah, organisasi Negara, organisasi asing, maupun Negara asing, hendaknya anggota/perusahaannya berkoordinasi dan meminta saran-saran dari GP Jamu.

III. PEMBINAAN

Guna melaksanakan tindakan pengawasan, bimbingan, pembinaan dan tindak lanjut dalam rangka implementasi kode etik usaha jamu secara konsisten, adil dan bertanggung jawab, perlu dibentuk suatu badan atau komite dan disusun suatu prosedur.

Badan/Komite ini merupakan badan yang melaksanakan kegiatannya secara mandiri, mempunyai kharisma dan loyal terhadap komitmen demi pelaksanaan kode etik.

Badan ini disebut “MAJELIS PEMBINAAN ETIK USAHA DI BIDANG JAMU” disingkat “Majelis Etik Jamu”.

1. MAJELIS ETIK JAMU

1.1 Anggota dan Lingkup Tugas

1.1.1. Anggota diangkat oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat GP Jamu dan dilantik oleh Pejabat tinggi Pemerintah.

1.1.2. Majelis terdiri dari seorang Ketua dengan satu atau lebih Wakil Ketua, Sekretaris, serta Anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan.

1.1.3. Kualifikasi untuk menjadi pengurus / anggota antara lain:

· Mempunyai kemampuan dan sanggup melaksanakan tugas.

· Mempunyai reputasi yang tinggi dan reputasi baik

· Memiliki keahlian atau pengalaman antara lain dalam bidang hukum,

kefarmasian, perdagangan atau bidang lain yang relevan.

· Insan Pancasilais yang berorientasi pada pembangunan.

1.1.4. Tugas utama Majelis Etika Jamu adalah melakukan monitoring, pengawasan, bimbingan, pembinaan serta tindak lanjut yang relevan dalam rangka menjamin terlaksananya kode etik secara konsisten adil, merata dan bertanggung jawab.

1.1.5. Majelis Etik Jamu bertanggung jawab kepada DPP GP Jamu.

2. PROSEDUR UMUM

2.1. Majelis akan mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan atau setidak-tidaknya sekali dalam 3 bulan.

2.2. Majelis akan membahas bahan-bahan baik berupa hasil monitoring adanya pengaduan atau tanggapan terhadap suatu masalah di masyarakat yang relevan terhadap kode etik.

2.3. Keputusan yang diambil oleh Majelis hendaknya diambil secara musyawarah dan mufakat. Jika hal ini tidak mungkin, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

2.4. Sidang dianggap mencapai suatu “Quorum” jika minimal 50% dari anggota Majelis hadir.

2.5. Jika masalah yang dibahas menyangkut kepentingan satu atau lebih dari anggota Majelis, maka anggota tersebut tidak mempunyai hak suara dan tidak diikutsertakan dalam pembahasan materi dan pengambilan keputusan.

2.6. Atas dasar butir 2.5, Majelis diberi wewenang menunjuk anggota pengganti atas dasar “ad hoc”. Penunjukan anggota ini dilaporkan kepada Ketua DPP GP Jamu.

2.7. Untuk kepentingan kelancaran penyidikan dan pembahasan kasus, Majelis diberi wewenang untuk mengikutsertakan tenaga ahli atau konsultan, tetapi tidak mempunyai hak suara.

3. TATA LAKSANA UMUM

3.1 Majelis menilai dan menangani jenis pelanggaran etik.

3.2 Jika ternyata pelanggaran etik, Majelis memanggil pihak yang disangka melakukan pelanggaran dengan surat, kalau perlu sampai 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 14 hari.

3.3 Ketidakhadiran anggota yang diduga melakukan pelanggaran itu setelah Majelis mengirim panggilan untuk yang ketiga kalinya tidak menghapus kewenangan Majelis untuk melaksanakan pemeriksaan diluar hadirnya anggota tersebut.

3.4 Majelis memeriksa dugaan adanya pelanggaran etik, memberi putusan tentang terbuktinya atau tidaknya dugaan pelanggaran etik itu, dan menjatuhkan sanksi apabila Majelis berpendapat bahwa memang telah terjadi pelanggaran kode etik.

3.5 Majelis memberitahukan secara tertulis keputusan atas pemeriksaannya kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran: terhadap mana anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima naskah keputusan itu dapat menyampaikan tanggapannya.

3.6 Dalam 60 (enam puluh) hari setelah majelis menerima tanggapan tersebut butir 3.5 diatas. Majelis wajib menerbitkan keputusan final atas hal yang diperiksanya itu.

3.7 Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan Majelis adalah sebagai berikut:

· Peringatan lisan, yang dapat berisi nasehat atau anjuran.

· Peringatan tertulis, dapat berisi nasihat, anjuran, ataupun teguran keras.

· Skorsing dari keanggotaan dalam jangka waktu tertentu.

· Pemecatan dari keanggotaan.

· Tindakan hukum yang dapat merekomendasikan kepada pihak pemerintah.

3.8 Setiap anggota diperiksa maupun dijatuhi sanksi Majelis Etik berhak membela diri.

3.9 Pembelaan diri tersebut padabutir 3.8 dapat dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Selama berlangsungnya proses pemeriksaan Majelis Etik, anggota yang bersangkutan membela diri dihadapan forum Majelis secara langsung maupun melalui surat menurut tatacara-tatacara yang diatur Majelis Etik.

b. Setelah Majelis menerbitkan keputusan yang bersifat final sebagaimana tersebut pada butir 3.6 bahwa anggota yang bersangkutan dapat membela diri di hadapan Musyawarah Nasional GP Jamu pertama yang diselenggarakan setelah terbitnya putusan final tersebut.

3.10 Keputusan Majelis yang bersifat final tersebut pada butir 3.6 memiliki kekuatan mengikat terhadap semua pihak kecuali ditentukan lain melalui Musyawarah Nasional GP Jamu pertama yang diselenggarakan setelah terbitnya putusan final tersebut.

3.11 Apabila Majelis yang bersifat final tersebut pada butir 3.6, memiliki kekuatan mengikat terhadap semua pihak kecuali ditentukan lain melalui Musyawarah Nasional GP Jamu pertama yang diselenggarakan setelah terbitnya putusan final tersebut.

3.12 DPP Jamu mengirim teks putusan Majelis Etik maupun putusan MUNAS GP Jamu atas pembelaan diri anggotanya kepada DPD maupun kepada pihak manapun yang perlu menurut pertimbangan DPP.

3.13 Aturan–aturan selebihnya ditentukan oleh Sidang Majelis Etik.

Anggaran Dasar

2009-09-29T08:12:00.000-07:00

ANGGARAN DASAR
GABUNGAN PENGUSAHA JAMU DAN OBAT
TRADISIONAL INDONESIA (GP JAMU)

(Hasil Penyempurnaan pada Munas V GP Jamu, 12-13 April 2007 di Jakarta)

MUKADIMAH

Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan didorong keinginan yang luhur untuk bersatu serta merasa senasib sepenanggungan, maka dengan ini Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) menyatakan bersatu dalam satu wadah tunggal.

Dengan kesadaran yang tinggi dalam menyumbang darma baktinya untuk pembangunan Nusa dan Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta demi keikutsertaannya dalam pelayanan kesehatan yang merupakan bagian terpenting pada pembangunan nasional, maka para pengusaha jamu dan obat tradisional Indonesia akan bertekad untuk meningkatkan mutu dunia jamu Indonesia agar jamu dan obat tradisional mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat.

Atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan ini pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, BENTUK, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia disingkat GP Jamu.

Pasal 2
Bentuk

(1) GP Jamu adalah wadah tunggal, tempat berhimpunnya para pengusaha jamu dan obat tradisional di seluruh Indonesia dan organisasi ini berbentuk kesatuan serta diakui, disyahkan dan sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatur, membina, mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan jamu dan obat tradisional di Indonesia.

(2) GP Jamu adalah hasil peleburan (fusi) dan induk organisasi Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia (GPJ) dengan Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Indonesia (GAPOTRIN) di Jakarta tanggal 16 April 1988.

Pasal 3
Waktu dan Tempat Kedudukan

GP Jamu didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4
Azas

GP Jamu berazaskan Pancasila

Pasal 5
Tujuan dan Visi

1. GP Jamu bertujuan untuk ikut serta bersama Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

2. Visi GP Jamu adalah menjadikan jamu/obat tradisional sebagai produk unggulan bangsa Indonesia dan digunakan dalam pelayanan kesehatan formal untuk menyehatkan bangsa

BAB III
USAHA-USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuannya, GP Jamu mempunyai misi dan melakukan usaha:

(1) Menjadi satu-satunya wadah bagi perusahaan-perusahaan jamu di Indonesia serta senantiasa memberi dukungan terhadap pengembangan usaha-usaha jamu di Indonesia.

(2) Menjadikan GP Jamu sebagai organisasi yang bermanfaat bagi pengembangan jamu dan obat tradisional Indonesia dalam segala aspek positif yang terkait kepadanya.

(3) Menjadi jembatan antara pengusaha jamu dengan Pemerintah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan registrasi/perizinan/legalitas dan lain-lain.

(4) Bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait seperti BPEN serta KADIN INDONESIA dalam rangka memperkenalkan dan memasarkan produk jamu baik di pasar domestic maupun pasar global.

(5) Mengenbangkan budaya jamu di kalangan bangsa Indonesia maupun kalangan bangsa-bangsa lain di dunia, agar jamu dan obat tradisional menjadi bagian integral pada aspek kebugaran, kecantikan dan kesehatan manusia.

(6) Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga terkait lainnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian mutu produk untuk meningkatkan citra jamu di masyarakat luas.

(7) Mengembangkan usaha-usaha jamu khususnya dengan penerapan system CPOTB kepada seluruh perusahaan

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7
Golongan Anggota

(1)    Anggota GP Jamu terdiri dari :
a)       Anggota Biasa
b)       Anggota Luar Biasa

(2) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah para pengusaha jamu dan obat tradisional, baik berbadan hukum maupun perorangan yang berkedudukan di Indonesia.

(3) Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah orang atau lembaga yang oleh GP Jamu dianggap telah berjasa dalam bidang jamu dan obat tradisional Indonesia.

(4) Cara penerimaan diatur oleh Angggaran Rumah Tangga.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Anggota Biasa berhak :
a) Memilih dan terpilih menjadi Pimpinan Organisasi sepanjang berkewarganegaraan

Indonesia
b) Memperoleh pembelaan dari organisasi
c) Mengeluarkan pendapat dan saran

(2)     Anggota berkewajiban :
a)     Menjunjung tinggi dan menjaga nama serta kehormatan organisasi
b)     Melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
c)      Melaksanakan program-program organisasi

(3) Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak pilih dan dipilih, tetapi dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Penasehat

Pasal 9
Mengakhiri Keanggotaan

Anggota GP Jamu berakhir karena:

1. Meninggal dunia

2. Mengundurkan diri

3. Diberhentikan

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10
Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah,
Dewan Pimpinan Cabang

(1) GP Jamu tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan apabila dianggap perlu DPP GP Jamu dapat menunjuk Pelaksana Harian.

(2) GP Jamu Daerah Tingkat I, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I yang bersangkutan

(3) GP Jamu Daerah Tingkat II, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 11
Dewan Pimpinan Pusat

(1)   DPP terdiri atas :
a)       Seorang Ketua Umum
b)       3 (tiga) orang Ketua, masing-masing Ketua I, II dan Ketua III
c)       Seorang Sekretaris Jenderal
d)       3 (tiga) orang sekretaris, masing-masing Sekretaris I, II dan III.
e)       Seorang atau lebih Bendahara
f)         Ketua-ketua Bidang menurut kebutuhan

(2) Ketua Umum dan anggota Pengurus DPP dipilih oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk masa bakti 4 (empat) tahun sekali dan harus berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Jabatan Ketua Umum dalam kepengurusan dibatasi untuk waktu 2 (dua) periode kepengurusan.

(4) Tugas dan wewenang DPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

(1)   DPD terdiri dari :
a)       Seorang ketua
b)       Seorang wakil ketua
c)       Seorang atau lebih sekretaris
d)       Seorang atau lebih bendahara
e)       Kepala-kepala Urusan, menurut kebutuhan

(2) DPD dipilih oleh Musyawarah Daerah (Musda) untuk masa bhakti 4 (empat) tahun dan harus berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Jabatan Ketua seseorang dalam kepengurusan dibatasi untuk waktu 2 (dua) periode kepengurusan.

(4) Tugas dan Wewenang DPD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI
MUNAS, MUSDA DAN MUSCAB

Pasal 13
M u n a s

(1) Keputusan Munas adalah kekuatan tertinggi di tingkat Pusat.

(2) Munas diadakan 4 (empat) tahun sekali

(3)    Munas Luar Biasa (Munas Lusa) dapat diadakan karena:
a.     DPP memandang perlu
b.     Atas permintaan dari sekurang-sekurang 2/3 jumlah DPD yang ada

(4) Munas dan atau Munas Luar Biasa oleh DPP, Utusan Daerah, para anggota sebagai peserta dan bila perlu dihadiri peninjau.

Pasal 14
M u s d a

(1) Keputusan Musda adalah kekuatan tertinggi di tingkat Daerah

(2) Musda diadakan 4 (empat) tahun sekali

(3)     Musda Luar Biasa (Musda Lusa) dapat diadakan karena:
a.       DPD memandang perlu
b.       Atas permintaan dari sekurang-sekurangnya 2/3 jumlah DPC yang ada

(4) Muscab dan atau Musda Luar Biasa dihadiri oleh DPD, Utusan Cabang, para anggota ditingkat Daerah bersangkutan sebagai peserta dan bila perlu dihadiri peninjau.

(5) Pelaksanaan Musda perlu dilakukan selambat-lambatnya sebelum Munas dengan tujuan dapat menampung aspirasi dari seluruh anggota di daeah. Hasil Musda dibawa ke Munas.

Pasal 15
M u s c a b

(1) Keputusan Muscab adalah kekuatan tertinggi di tingkat Cabang

(2) Muscab diadakan 4 (empat) tahun sekali

(3)    Muscab Luar Biasa (Muscab Lusa) dapat diadakan karena :
a)       DPC memandang perlu;
b)       Atas permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 Jumlah anggota

(4) Muscab dan atau Muscab Luar Biasa dihadiri oleh DPC para anggota ditingkat Cabang bersangkutan dan bila pelu dihadiri peninjau.

BAB VII
RAPAT-RAPAT

Pasal 16
Tingkat Pusat

(1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali diantara 2 (dua) Munas, yang dihadiri oleh DPP, DPD, DPC dan para anggota sebagai peserta, serta bila perlu dapat dihadiri peninjau.

(2) Rapat lengkap Pimpinan Pusat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

(3) DPP setiap saat dapat menyelenggarakan rapat.

Pasal 17
Tingkat Daerah

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali diantara 2 (dua) Musda, yang dihadiri oleh DPD serta DPC dan para anggota di tingkat Daerah bersangkutan sebagai peserta, serta bila perlu dihadiri peninjau. Rapat Kerja Daerah diupayakan setelah berlangsungnya Munas.

Pasal 18
Tingkat Cabang

Rapat Kerja Cabang (Rakercab) diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali diantara 2 (dua) Muscab, yang dihadiri oleh DPC dan para anggota ditingkat Cabang bersangkutan sebagai peserta, serta bila perlu dihadiri peninjau.

BAB VIII
QORUM, SUARA DAN PUTUSAN

Pasal 19
Q o r u m

(1) Musyawarah dan Rapat adalah sah jika memenuhi qorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari separoh pemilik suara.

(2) Bila musyawarah tidak tercapai, pelaksanaannya ditunda selambat-lambatnya selama 1 (satu) hari

(3) Bila qorum rapat tidak tercapai, pelaksanaannya ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) jam.

(4) Apabila masa penundaan telah lewat, musyawarah maupun rapat-rapat dilanjutkan dan putusan dianggap sah.

Pasal 20
Pengambilan Keputusan

(1) Segenap keputusan dalam Musyawarah maupun rapat-rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila mufakat tidak tercapai dengan jalan musyawarah, maka keputusan diambil menurut keputusan suara terbanyak menurut ketentuan sebagai berikut :

2.1.   Setiap anggota memiliki 1 (satu) suara dalam Rakercab dan Muscab
2.2.   Setiap DPC memiliki satu suara selama Rakerda dan Muscab
2.3.   DPP Domisioner berhak atas 3 (tiga) suara pada Muscab
2.4.   Setiap DPD dalam Munas memiliki hak pada pemungutan suara untuk ketentuan

   sebagai berikut:
         2.4.1. DPD yang memiliki 1 sampai dengan 10 anggota berhak atas 1(satu) suara.
         2.4.2. DPD yang memiliki 11 sampai 20 anggota berhak atas 2 (dua) suara
         2.4.3. DPD yang memiliki lebih dari 20 anggota berhak atas 3 (tiga) suara.

BAB IX
PERBENDAHARAAN

Pasal 21

(1)     Perbendaharaan terdiri dari :
1.1.             Uang
1.2.             Surat-surat berharga
1.3.             Alat-alat perlengkapan
1.4.             Dokumen
1.5.             Atribut-atribut organisasi
1.6.             Benda-benda lain

(2) Perbendaharaan tersebut pada ayat (1) diatas diperoleh dari usaha yang sah.

BAB X
KODE ETIK

Pasal 22

(1) Dalam berusaha, anggota GP Jamu terikat oleh Kode Etik.

(2) Kode Etik ditetapkan oleh DPP.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB XI
DEWAN KEHORMATAN

Pasal 23

(1) Untuk menegakkan Kode Etik dan untuk membentuk kelancaran tugas, DPP GP Jamu memiliki Dewan Kehormatan.

(2) Landasan Kerja Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Susunan Keanggotaan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Munas.

Pasal 24
Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan

(1) Sebagai pendamping DPP GP Jamu, Dewan Kehormatan atas permintaan DPP memberikan nasehat dalam menyelesaikan adanya sangkaan pelanggaran Anggaran Dasar, sangkaan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga maupun sangkaan pelanggaran terhadap keputusan-keputusan GP Jamu.

(2) Terhadap adanya sangkaan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berwenang menyelenggarakan peradilan Kode Etik.

(3) Putusan Peradilan Kode Etik hanya dapat diubah atau dibatalkan.

BAB XII
DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 25

(1) Untuk membantu DPP dalam menentukan kebijakan organisasi, dibentuk suatu Dewan Pertimbagan.

(2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan ditentukan oleh Munas dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(3) Masa bhakti Dewan Pertimbangan sama dengan masa bhakti DPP

(4) Dewan Pertimbangan memberi nasehat-nasehat kepada DPP dalam memimpin organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

(5) Nasehat Dewan Pertimbangan tidak bersifat mengikat bagi DPP.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

(1) Usulan perubahan Anggaran Dasar disampaikan oleh DPP kepada para anggota melalui DPD, selamanya-lambatnya sebelum Munas/Munas Luar Biasa

(2) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Munas / Munas Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari sejumlah DPD

(3) Keputusan perubahan Anggaran Dasar hanya sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah DPD yang hadir.

BAB XIV
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27

(1) Rincian atas Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Anggaran Rumah Tangga GP Jamu ditetapkan oleh Munas / Munas Luar Biasa

(3) Ketentuan-ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 28

(1) GP Jamu hanya dapat dibubarkan oleh Munas / Munas Luar Biasa, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD.

(2) Putusan pembubaran GP Jamu hanya sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah DPD yang hadir.

(3) Dalam hal pembubaran organisasi Munas / Munas Luar Biasa yang bersangkutan sekaligus membentuk 1 (satu) Panitia Likuidasi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut kekayaan organisasi dan hal-hal lainnya.

(4) Apabila terdapat sisa kekayaan GP Jamu dalam likuidasi, maka Panitia Likuidasi menghibahkan kepada lembaga-lembaga sosial.

Ditetapkan pada Munas V GP Jamu
Jakarta: 12 April 2007